Mengurai Benang Kusut Kepemimpinan Megawati
Oleh : Akhmad Khudzaifi WZF

Menjelang pemilu 2004 ini tampaknya suhu politik bertambah panas. Di awal tahun 2003 ini pemerintahlah justru yang menyalakan pemantiknya dengan menaikan harga BBM, TDL, dan telpon (walaupun kemudian sebagian dikoreksi), sehingga pemerintah harus menuai aksi protes dari seluruh elemen lapisan masarakat dari mahasiswa, pekerja (buruh), pengusaha sampai ibu-ibu. Mereka semua rame-rame turun ke jalan untuk menyerukan aspirasinya dan menolak kebijakan pemerintah yang jelas-jelas tidak populis dan tidak berpihak kepada rakyat.

Bila kemudian tuntutan itu dipolitisasi oleh sebagian kalangan dan diasumsikan telah berbelok arah menjadi tuntutan mundur duet Mega-Hamzah itu sah-sah saja dalam situasi politik seperti ini. Bagi para mahasiswa, tuntutan mundur itu tak lebih dari kausalitas dari ketiadaan respon pemerintah terhadap lima tuntutan mahasiswa, yaitu batalkan kenaikan harga (bukan diturunkan sebagian), hentikan penjualan aset negara pada asing (termasuk pembatalan divestasi Indosat), seret para konglomerat hitam bermasalah yang telah memakan uang rakyat ratusan triliun dan alihkan menjadi subsidi bagi rakyat, tolak intervensi asing, dan hentikan pembodohan rakyat.

Memang dalam kurun waktu 19 bulan tidak banyak yang dihasilkan oleh pemerintahan Megawati (yang betul-betul dirasakan serta menyentuh langsung kepentingan rakyat). Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, Megawati dinilai lebih banyak berpihak kepada konglomerat walaupun dalam kampanye politiknya selalu menggembar-gemborkan sebagai ketua umum parta wong cilik. Tengoklah, misalnya, sikap Megawati yang lebih melanjutkan perjalanan ke luar negeri dibanding menengok para pengungsi di Nunukan, atau kebijakannya mengeluarkan inpres Release and Discharge (R & D) bagi para konglomerat bermasalah pengemplang utang.

Kemudian, pertanyaannya adalah layakkah pemerintahann (rejim) sekarang ini dipertahankan? Dan, seperti apa pertimbangannya? Sebagian kalangan menilai bahwa pemerintahan harus diberikan kesempatan sampai akhir masa jabatan dengan pertimbangan supaya tidak menjadi preseden buruk di masa yang akan dating, yaitu setiap pemerintah dapat digoyang untuk diturunkan. Tentunya hal tersebut akan memperlambat dan menambah panjang PR pembangunan bangsa.

Minimal ada tiga variabel yang sangat mempengaruhi terjadi tidaknya transisi kepemimpinan nasional. Pertama, legalitas publik. Ini dapat tercermin dari opini yang berkembang di media masa, termasuk di dalamnya aksi-aksi protes yang terus digelar oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pekerja (buruh), pengusaha, LSM, ataupun elemen bangsa lainnya. Bila ini semua menggelinding menjadi snow ball (bola salju), tidak mustahil akan menjadi salah satu sebab jatuhnya rejim ini. Apalagi, ditambah sikap refresif aparat dengan menangkapi para aktivis, atau dengan jatuhnya korban di kalangan masa demonstrasi. Tentu itu akan memicu aksi yang lebih luas di tanah air sebagai resistensi terhadap pemerintah. Inilah tampaknya yang membuat Megawati merasa gundah dan terpojokan sehingga perlu memberikan kritiknya kepada pers dalam pidato politik HUT PDIP.

Kedua, militer, dalam hal ini TNI dan POLRI, melalui elit-elit decision maker, baik yang berada di legislatif maupun eksekutif. Tentunya dengan visi baru reformasi internal TNI yang tidak mau terlibat langsung dalam politik praktis dan mengubah paradigma dari menduduki menjadi mempengaruhi, TNI memilki bargaining (posisi tawar) tersendiri serta menjadi juru kunci penentu transisi kepemimpinan nasional.

Ketiga, parlemen. Tentunya tarik ulur kepentingan dua partai besar pemenang pemilu Golkar dan PDIP akan sangat berpengaruh. Akbar Tanjung yang tersandung kasus Bulog dan sudah mendapat vonis akan melakukan bargaining politik dengan Megawati, dalam hal ini PDIP sebagai partai pendukung pemerintah.

Akumulasi kekecewaan partai politik lain, baik yang berhalaun sekular maupun yang berhalaun Islam, terhadap Megawati yang tidak juga mengubah kebijakannya dapat juga membuat aliansi bersama. Partai sekular yang berbasis ideologi sosialis atau nasionalis kebanyakan menggerutu karena sikap pemerintah Megawati yang dianggap tidak nasionalis, karena berkolaborasi dengan asing yang kapitalis dalam penjualan serta penguasaan aset-aset nasional. Ini dapat dijadikan landasan konstitusi transisi kepemimpinan nasional, yaitu tidak dilaksanakannya Tap MPR 2002 yang berisikan pemutusan hubungan dengan IMF dan pemberantasan KKN.

Sementara, bagi kalangan muslim kekecewaan itu ditambah dengan sikap pemerintah terhadap gerakan Islam dengan isu teroris. Gerakan Islam yang dianggap "keras" menjadi kambing hitam jaringan teroris internasional yang selama ini di bidik pemerintah AS dan sekutunya. Sikap diskriminasi pemerintah dalam menangani kasus Abu Bakar Ba'asyir yang terlihat mengada-ada (berbeda dengan penanganan kasus pejabat seperti Akbar Tanjung, dan terkesan cari muka) itu menambah kesan kian transparannya rekayasa internasional pemojokan gerakan Islam yang mendengungkan penerapan syariat Islam sebagai bagian gerakan teroris internasional.

Sikap Megawati yang banyak diam (menandakan persetujuan?) telah menjadi batu sandungan bagi partai-partai Islam, apakah kepemimpinan ini terus dipertahankan sesuai dengan konsensus bersama yang berakhir tahun 2004, atau cukup diakhiri sampai di sini saja.

Urgensi Moralitas dalam Krisis Kepemimpinan Bangsa
Oleh : Akhmad Khudzaifi WZF

Perbincangan masalah Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 pada saat sekarang ini menjadi fokus menarik dikalangan pengamat dan mahasiswa, bahkan masyarakat di Indonesia. Periodisasi kepemimpinan nasional dalam format rezim pemerintahan selalu menyajikan sorotan tajam dari kehidupan supra struktur politik khususnya dan kehidupan infrastruktur politik pada umumnya. Apalagi model dalam pemilihan presiden sudah diganti dengan pemilihan presiden secara langsung. Dengan tujuan untuk mengarahkan perpolitikan Indonesia kearah demokratisasi. Tetapi permasalahannya hingga saat sekarang ini masih menyimpan ketakutan-ketakutan besar bagi masyarakat, karena para calon-calon pemimpin sudah tidak memiliki figur di hadapan masyarakat. Sehingga harus bagaimana masyarakat agar memilih pemimpin bangsa ini untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lampau?

Salah satu pelajaran terpenting bagi bangsa Indonesia adalah tidak pernah mencermati secara mendalam keburukan-keburukan yang paling penting dari para pemimpin yang lalu. Sepertinya seluruh golongan masyarakat selalu mengomentari atau mengkritisi pemimpinan masa lalu dari keburukan kinerja-kinerja mereka karena tidak pernah mensejahterakan masyarakatnya tanpa melihat dibalik dari keburukan kinerja tersebut. Hal ini dibuktikan pada zaman kepemimpinan Soekarno para masyarakat dan mahasiswa menggulingkan Soekarno karena menerapkan demokrasi terpimpinya, sehingga masyarakat dan mahasiswa harus melengserkan Soekarno dari kursi kepemimpinannya.

Pada zaman Soehartopun sama, karena menebalnya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), akhirnya Soeharto turun dari jabatannya. Pada zaman Habibie dengan ditolaknya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), karena dengan merdekanya Timor-Timur sebagai suatu negara. Hal yang sama juga dilakukan oleh kepemimpinan Abdurrahman Wahid, karena kasus Buloggate. Pada kepemimpinan saat inipun tidak lepas dari kritikan dan ancaman bahwasannya kepemimpinan Megawatipun mengalami keburukan dalam kinerjanya.

Sebenarnya dari keburukan-keburukan kinerja itu ada satu hal yang belum pernah terditeksi sama sekali, yakni dengan tidak memiliki moral dari pemimpin-pemimpin bangsa. Sepertinya para pemimpin bangsa tidak pernah melekatkan moralitas sebagai landasan dalam melakukan aktivitasnya. Sehingga wajar saja apabila bangsa Indonesia terpuruk oleh berbagai krisis multidimensi, hingga krisis kepemimpinan saat ini.

Memang sangat baik apabila seluruh pemimpin atau calon pemimpin kedepan menerapkan bahwasannya bangsa Indonesia harus terlepas dari krisis, sehingga cita-cita sebagai bangsa ideal akan tercapai. Hal inipun akan mengembalikan citra bangsa Indonesia dihadapan dunia internasional. Tetapi cita-cita muluk itu seolah-olah menafikan aspek lain yang sangat urgen menjadi dasar perilaku kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya moralitas orang tidak segan-segan melakukan tindakan asusila, bahkan mungkin apabila tidak sesuai pendapat dengan dirinya akan melakukan tindakan kekerasan.

Sejak pemerintahan Orde Baru (orba) dan digulirkannya era reformasi betapa banyak kasus krisis moral yang melanda bangsa ini. Kasus KKN, perkosaan, penjarahan, pembantaian dan baku hantam sesama manusia, antar etnis, agama dan pendukung partai politik hampir tiap hari selalu mewarnai pemberitan pers dan media masa.

Utopia yang diinginkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berbudi pekerti luhur, yang cinta damai, adil dan makmur seakan-akan hanya slogan saja. Distopia (keadaan yang tidak diinginkan) oleh bangsa ini, malah menjadi seuatu kenyataan. Betapa sangat menyedihkan bangsa ini seperti tercabik-cabik oleh perilaku dirinya sendiri.

Nilai-nilai moral pancasila yang telah diajarkan dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi pun tidak mampu menghadapi gejolak krisis kepemiminan yang ada. Hanya lewat kesadaran dari diri pribadi dan agamalah yang mampu mendongkrak moral kita menjadi lebih baik kembali.

Tidak salah jika kita harus mengaplikasikan aspek moral pada posisi terdepan, karena dengan moralitas ini akan menuju kepada keinginan untuk rela berkorban demi bangsa dan negara tanpa memikirkan pribadinya dan mengacu kepada landasan agama (religius). Meskipun memang moralitas ini bersifat abstrak dan tidak memiliki sanksi tegas yang berbeda dengan hukum. Namun, justru karena abstraknya tersebut menarik untuk dijadikan landasan berprilaku.

Berangkat dari sinilah, maka urgensi nilai-nilai moralitas dalam mengatasi krisis kepemimpinan bangsa dalam rangka menumbuh kembangkan sikap pragmatisme dan oportunitik yang tidak sesuai dengan nilai filosofis (pancasila) dan nilai sosiologis adalah suatu kebutuhan dan suatu kenyataan yang harus ada dan segera direalisasikan dalam dunia perpolitikan saat ini menuju arah yang demokratis. Sehingga kebangkitan bangsa Indonesia menuju cita-cita ideal sebagai bangsa yang maju dan kuat akan terwujud.

Invasi USA Beserta Organisasi PBB-nya
Oleh : Akhmad Khudzaifi WZF

30 hari sudah yang sudah dirasakan oleh rakyat Irak selama agresi yang dilancarkan oleh Amerika, kita sedikit tengok ke-negara penghasil minyak terbesar Irak. Sampai detik inipun suara-suara letupan senjata dan bombardir dari pesawat-pesawat tempur negara adikuasa berserta sekutunya masih terdengar pada kuping saudara-saudara kita yang ada disana. Banyak sekali saudara kita disana saat ini merasa tidak tenang dan nyaman karena banyak saudara-saudara kita yang tidak mengetahui apa-apa mengenai tuduhan dari negara Adi kuasa (Amerika) yang saat ini banyak yang merintih kesakitan dan kelaparan. Tidak sedikit warga sipil telah terbunuh oleh senjata-senjata tentara-tentara Bush. Inilah satu fenomen yang benar-benar diluar dugaan kita semua, mengapa ? Amerika yang selama ini mengembor-ngembor kan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Tapi sebaliknya Amerika sendirilah yang saat ini tidak sedikitpun mengindahkan penyataan mereka sendiri, malah justru sebagai negara pelopor menginjak-ijak Hak Asasi Manusia tanpa dilandasi dengan alasan-alasan yang tepat.

Setelah irak porak-poranda seperti ini, selanjutnya apa yang akan dilakukan lagi oleh Bush ?. Sudah tidak berdaya lagi negara saudara kita disana setelah seluruh fasilitas maupun kantor-kantor militer, pemerintahan dan lain sebagainya telah dihancurkan oleh rudal-rudal tentara koalisi yang dipimpin oleh Bush. Apakah ini yang dikatakan sebagai negara adi kuasa yang menentang sekali permasalahan teroris, apakah tidak merek sendiri yang dikatakan sebagai negara teroris! Yang seenaknya sendiri mengobok-obok negara rakyat lain. Hanya tuduhan yang berkedok sebagai negara teroris dan berindikasi negara yang mempunyai senjata pemusnah masal, atau hanya permasalahan dendam pribadi dari Bush saja yang ingin menghancurkan seorang Sadam yang menjadi musuh bebuyutan dari ayah seorang Bush (Goerhg Bush).

Terakhir ini para tentara-tentara USA telah menguasai 80 % wilayah Bagdad, dengan peralatan-peralatan besar mereka seperti tank-tank yang masih menghiasi kota bagdad tersebut. Selain itu juga mereka memeriksa setiap mobil-mobil yang masuk-keluar wilayah tersebut, dengan alasan yang selicik itu mereka takut dengan adanya kejadian Bom bunuh diri yang akan terjadi lagi.

Sampai saat ini seorang Sadam tidak sedikitpun menampakkam dirinya, inilah yang menjadi polemik pada diri Bush, dimana tuduhan mereka tentang kepemilikan senjata pemusnah masal, sampai saat ini belum menemukan bangkainya sedikitpun. Hanya akal yng dimiliki seekor anjinglah yang akan merasa takut pabila lawannya hanya sebatas membawah segelincir batu yang digengam. Ketika itu juga anjing tersebut berfikir keseribu kalinya untuk mengatasi masalah tersebut. Memng tidak jauh bila sorang Bush dikatakan juga Seekor Anjing liar.

Dengan hancurnya seluruh kota bagdad maka keuntunganlah yang akan diraup oleh Bush beserta kelompoknya. Dalam hal ini telah dirancang semua oleh akal lincuk Bush, pembenaha-pembenahan yang akan dilakukan pada kota tersebut sudalah menjadi terget utama bagi kelompok bush untuk ikut turut serta dalam campur tanggan kepada politik negara tersebut. Setelah dihancurkan dibangunlah lagi gedung-gedung yang telah mereka hancurkan, inilah salahh satu akal licik dari seekor anjing (Bush).

Disisi lain kita sangatlah bingung bila dihadapkan kepada pihak PBB saat ini. Ssampai bisanya suatu organisasi independent internasional yang tidak mempunyai sedikitpun kekuasaan terhadap anggota-anggotanya. Seharusnya PBB lah yang bertanggung jawab semua terhadap dunia atas tindakan yang tidak sedikitpun memecahkan permasalahan tetapi hanya sebagai suatu organisasi para orang-orang penjilat saja.

Semestinya inilah yang harusnya dijadikan pengelaman oleh negara-negara lain mengenai kebiadaban seorang Bush beserta organisassinya PBB. Marilah kita semua untuk lebih merapatkan barisan kita sendiri agar tidak pernah lagi berurusan dengan sekelompok orang penjilat, sudah anggaplah PBB itu bukan suatu orgnisasi yang terkuat melainkan hanya sebatas pekumpulan orang-orang penjilat.